BALI -Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan operasi besar-besaran di Bali yang dikenal sebagai Operasi Bali Becik. Operasi ini bertujuan untuk menangkap ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam kejahatan siber.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengonfirmasi bahwa operasi ini berhasil menangkap 103 WNA di berbagai lokasi, termasuk 14 orang dari Taiwan. Identitas dari sebagian besar WNA lainnya masih dalam proses penyelidikan intensif.
“Operasi ini dilakukan mulai pukul 10.00 WITA di hari Rabu, 26 Juni 2024. Sebagian tim melakukan operasi tertutup di sebuah villa di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali,” ujar Silmy dalam keterangan resminya.
Penyelidikan ini dipicu oleh aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di lokasi tersebut sekitar pukul 14.00 WITA. Tim langsung bergerak setelah mendapat informasi tersebut untuk menangkap para pelaku.
“Dari total 103 WNA yang diamankan, terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki. Mereka diduga melanggar aturan keimigrasian dengan tidak memiliki dokumen yang sah atau menyalahgunakan izin keimigrasian,” tambah Silmy.
Selain pelanggaran keimigrasian, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Safar Muhammad Godam, juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menginvestigasi dugaan keterlibatan para WNA dalam kejahatan siber. Bukti yang ditemukan berupa sejumlah perangkat komputer dan ponsel di lokasi kejadian menunjukkan adanya potensi aktivitas ilegal tersebut.
“Kami sedang mengkaji kemungkinan adanya kejahatan cyber berdasarkan temuan banyaknya perangkat komputer dan handphone yang kami sita di tempat kejadian,” jelas Safar.
Penangkapan ini menjadi perhatian serius dari pihak kepolisian dan imigrasi terkait dengan upaya menanggulangi kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital ini. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap lebih banyak informasi terkait jaringan dan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku.
Dengan demikian, operasi Bali Becik ini tidak hanya menjadi tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber di Indonesia.
(N/014)