JAKARTA – Artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik setelah secara resmi melaporkan dugaan suap yang diduga melibatkan Reza Gladys kepada aparat penegak hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan ini menandai babak baru dalam perseteruan hukum yang telah berlangsung cukup lama antara keduanya.
Laporan tersebut diajukan pada Jumat, 8 Agustus 2025, dan disampaikan langsung oleh Nikita.
Hal ini juga dikonfirmasi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @nikitamirzanimawardi_172, yang menunjukkan dokumen tanda terima pengaduan dari KPK dengan nomor 011/VII/2025.
Dalam keterangannya, ibu tiga anak itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rekaman suara yang diyakini mengandung bukti praktik suap dalam proses hukum yang tengah ia hadapi.
Nikita menilai bahwa jalannya persidangan telah dikondisikan sejak awal, namun upaya untuk menghadirkan rekaman tersebut di persidangan ditolak oleh majelis hakim.
"Sesuai permintaan nepos, saya laporkan ke @official.kpk. Sudah dilaporkan. Semoga @official.kpk segera menindaklanjuti kasus yang saya laporkan," tulis Nikita dalam unggahannya.
Melalui langkah hukum ini, Nikita Mirzani menyampaikan harapannya agar keadilan tetap ditegakkan secara objektif dan transparan, serta agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tidak luntur.
"Saya ingin menunjukkan bahwa keadilan masih ada di Republik Indonesia. Semoga laporan ini menjadi pengingat bahwa proses hukum harus dijalankan secara profesional, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan," ucap Nikita.
Langkah pelaporan ini juga dinilainya sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidakadilan yang ia alami selama proses hukum berlangsung, termasuk penolakan terhadap pemutaran rekaman yang ia yakini menjadi bukti penting dalam perkara yang menyeret namanya sebagai tersangka.
Sebelumnya, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys.
Dalam salah satu sidang, Nikita sempat meminta hakim untuk memutar rekaman suara yang diduga berisi percakapan terkait pengaturan antara pihak tertentu dengan aparat hukum.