JAKARTA – Musisi dan pencipta lagu Ahmad Dhani mengusulkan pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara empat kementerian dan POLRI untuk menanggulangi permasalahan royalti musik, khususnya terkait pertunjukan musik atau performing rights (live event). Menurut Dhani, SKB tersebut dapat membantu menciptakan tata kelola royalti musik yang lebih transparan dan efisien.
Usulan tersebut disampaikan Dhani dalam acara Forum Group Discussion (FGD) yang bertema “Tata Kelola Royalti Musik”, yang diselenggarakan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2024). “Mungkin saya mengusulkan bahwa ada SKB empat menteri bersama POLRI, yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), beserta POLRI, sehingga tata kelola pertunjukan musik bisa transparan. Jadi tidak ada hanky-panky lagi,” ujar Dhani.
Dhani menilai bahwa selama ini banyak acara musik yang tidak tercatat dengan baik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang seharusnya mengelola hak cipta dan royalti dari pertunjukan musik. Menurutnya, promotor atau event organizer (EO) sering mengadakan konser, termasuk konser yang tidak berbayar seperti acara gathering atau ulang tahun, yang sayangnya tidak terpantau secara maksimal. “Promotor atau EO ingin melaksanakan konser, termasuk EO yang tidak menyelenggarakan konser berbayar, seperti konser gathering atau acara ulang tahun, justru lebih banyak daripada acara festival. Setiap minggu pasti ada, Sabtu-Minggu selalu ada gathering, selalu ada ulang tahun,” ujarnya.(JOHANSIRAIT)