JAKARTA — Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai ada pihak luar negeri yang tidak menyukai upaya Indonesia mewujudkan swasembada energi melalui program biodiesel B50 hingga B100.
Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus menekan pasar bagi pemasok dari luar negeri.
"Pasti ada pihak-pihak luar negeri yang tidak suka, pasti," ujar Hashim, Kamis (22/10).
Baca Juga: Rupiah Dibuka Loyo! Dolar AS Bertengger di Rp18.071, Ini Pemicunya Hashim menjelaskan, pengembangan biodiesel merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.
Ia memperkirakan program tersebut dapat mengurangi pengeluaran Indonesia untuk impor energi hingga Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun.
Menurut dia, pengurangan impor itu berpotensi memengaruhi pihak luar negeri yang selama ini memasok kebutuhan energi Indonesia.
Namun, Hashim tidak menyebutkan secara spesifik negara atau perusahaan yang dimaksud.
"Nanti pasar mereka kan semakin berkurang. Yang mereka berhasil tiap tahun jual 600, 500-600 triliun setiap tahun nanti ya kita akan nanti kurangi kan," katanya.
Pernyataan Hashim muncul di tengah upaya pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Program ini juga diarahkan untuk mengurangi kebutuhan devisa yang selama ini digunakan untuk membeli energi dari luar negeri.
Hashim mengatakan ketergantungan pada impor membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap perubahan kondisi geopolitik global.
Konflik antarnegara, menurut dia, dapat memicu gangguan pasokan dan perubahan harga energi yang berdampak langsung pada Indonesia.