JAKARTA- Pemerintah belum memastikan apakah rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 akan dilanjutkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan kembali membahas rencana tersebut bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan pihak terkait.
"Nanti kami rapat dulu lah ya," kata Bahlil saat ditanya mengenai kelanjutan pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10, Selasa (22/9/2026).
Rencana pembatasan tersebut sebelumnya masih dalam tahap kajian. Pemerintah ingin memastikan data pembagian kelompok desil masyarakat akurat sebelum kebijakan diterapkan agar penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.
Baca Juga: Sebulan Usai Puting Beliung Medan Johor, Warung Sumarni Bangkit tapi Harus Terlilit Utang Bahlil sebelumnya mengatakan pemerintah masih mengecek validitas data desil. Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar pembatasan Pertalite tidak justru berdampak kepada masyarakat yang seharusnya menerima subsidi.
"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujar Bahlil pada 31 Agustus 2026.
Pemerintah sebelumnya juga menyatakan sedang memformulasikan aturan mengenai pembatasan distribusi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Dalam proses kajian tersebut, pemerintah masih memperhatikan kemungkinan ketidaksesuaian data sosial ekonomi. Bahlil mengatakan kebijakan tidak boleh membuat masyarakat yang tergolong kurang mampu kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
"Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," jelasnya.
Rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 hingga kini belum menjadi aturan resmi. Pertamina Patra Niaga sebelumnya juga menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah terkait mekanisme pembatasan tersebut.
Dengan adanya pergantian Menteri Keuangan menjadi Suahasil Nazara, Bahlil mengatakan pembahasan mengenai kelanjutan rencana tersebut perlu dilakukan kembali bersama kementerian terkait.
Pemerintah masih mengkaji mekanisme pembatasan dengan mempertimbangkan validitas data serta tujuan utama subsidi BBM agar dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang sesuai sasaran.* (d/dh)