JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan tidak ada persoalan dengan data yang bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk menanggapi polemik perubahan desil yang terjadi secara signifikan pada DTSEN.
Menurut Gus Ipul, data dari BKKBN merupakan bagian dari proses konsolidasi data secara nasional.
Baca Juga: Butuh Modal Usaha? Ini Simulasi KUR BRI Rp100 Juta dan Syarat Pengajuannya Data tersebut kemudian melalui tahapan verifikasi, validasi, hingga pemeringkatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Sama sekali tidak ada yang salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional," ucap Gus Ipul kepada media secara daring, Sabtu, 5 September 2026.
Gus Ipul menjelaskan bahwa data sosial dan ekonomi masyarakat bersifat dinamis.
Kondisi tersebut membuat data dalam DTSEN perlu terus diperbarui agar dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
Data yang masuk telah melalui proses verifikasi oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang ikut membantu melakukan pemutakhiran data.
Setelah itu, BPS melakukan penyetaraan ukuran data sebelum masyarakat dikelompokkan berdasarkan pemeringkatan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
"Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun," tutur Gus Ipul.
Selain data dari Kemensos dan BKKBN, pemerintah juga menggabungkan informasi dari sejumlah instansi lain.
Di antaranya data kendaraan bermotor serta data pertanahan yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).