JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terus mendorong program swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama pemerintah.
Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Hampir dua tahun pemerintahan Prabowo berjalan, pemerintah menyebut Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dari produksi nasional untuk delapan komoditas pangan strategis.
Baca Juga: Bobby Nasution Pastikan Kebutuhan Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Terpenuhi, Minta Warga Tak Nekat Kembali ke Rumah Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Prabowo menyampaikan klaim tersebut dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Pemerintah menargetkan sejumlah komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar negeri dapat mencapai swasembada dalam beberapa tahun mendatang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan swasembada pangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan nasional.
"Swasembada pangan adalah syarat mutlak bagi kedaulatan, kemerdekaan, dan keselamatan (survival) bangsa Indonesia. Pangan juga merupakan elemen mendasar pertahanan negara untuk menghadapi ketidakpastian global, di mana ancaman terbesar suatu bangsa bukan hanya serangan militer, melainkan krisis pangan," ucap Suwandi, Jumat (28/8/2026).
Untuk mengejar target swasembada pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pembenahan dari sektor hulu hingga hilir.
Kebijakan tersebut mencakup penguatan penyediaan pupuk, benih unggul, pompanisasi, optimalisasi lahan, rehabilitasi irigasi, perluasan areal tanam dan cetak sawah.
Pemerintah juga mendorong modernisasi pertanian melalui penggunaan mesin dan teknologi.
Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah sektor pupuk. Pemerintah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton.