JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Manggarai, Jakarta Selatan, menggunakan nama orang lain atau nominee.
Kekhawatiran itu muncul karena hunian yang dibangun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tersebut berada di lokasi strategis dan memiliki kualitas bangunan yang dinilai baik.
Kondisi itu berpotensi meningkatkan nilai tanah dan hunian sehingga menarik pihak tertentu untuk membeli unit dalam jumlah banyak.
Baca Juga: Seminggu Usai Gempa NTT: 87 Orang Meninggal, Lebih dari 150 Ribu Warga Mengungsi dan 53.971 Rumah Rusak "Lokasi dan mutu bagus nanti nilai tanah dan apartemen akan meningkat tajam. Nah orang-orang kan tidak bodoh," ujar Hashim dalam acara groundbreaking Hunian Manggarai, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
Hashim meminta potensi praktik tersebut diantisipasi sejak awal.
Menurut dia, rusun yang diperuntukkan bagi MBR harus benar-benar dihuni dan dimiliki masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Hashim mencontohkan kemungkinan seseorang membeli banyak unit rusun, tetapi kepemilikannya menggunakan nama orang lain.
Cara tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan menitipkan kepemilikan unit kepada pekerja seperti sopir atau office boy.
"Dari 3.000 nanti orang tertentu beli 300, Bapak 500, nanti titip siapa, titip sopirnya ya atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya, atas nama..." kata Hashim.
Menurut Hashim, praktik semacam itu berisiko membuat hunian yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru dikuasai oleh segelintir orang.
Karena itu, dia meminta pengawasan dilakukan secara ketat sejak proses pembelian hingga pengelolaan hunian.
"Jadi, itu kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu tempat hunian," ujar dia.