JAKARTA- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Sebagian besar anggaran tersebut bakal digunakan untuk mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan dari total pagu Rp6,7 triliun, sekitar Rp5,3 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Sementara anggaran lainnya digunakan untuk kebutuhan pengelolaan IKN.
"Dari Rp6,7 triliun itu kan pagu indikatif pertama. Tapi yang Rp5,3 triliun itu untuk meneruskan pembangunan yudikatif dan legislatif yang selanjutnya. Yang lainnya untuk pengelolaan," kata Basuki dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga: Anggaran BGN Rp240 Triliun, Tapi Realisasi Belanja Kerap di Bawah Pagu: Ada Apa? Pagu indikatif tersebut meningkat sekitar Rp400 miliar dibandingkan pagu sebelumnya yang berada di angka Rp6,3 triliun.
Basuki menjelaskan peningkatan anggaran tersebut sejalan dengan target penyelesaian sejumlah infrastruktur utama di IKN pada 2027. Selain pembangunan fisik, anggaran juga mencakup kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah terbangun.
OIKN saat ini membutuhkan sekitar Rp500 miliar per tahun untuk pengelolaan infrastruktur. Kebutuhan tersebut diperkirakan meningkat seiring bertambahnya aset yang nantinya diserahkan oleh kementerian terkait kepada OIKN.
Untuk kawasan yudikatif, pembangunan fisik ditargetkan selesai pada 25 Desember 2027. Kawasan tersebut mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan hingga Masjid Kawasan.
Pejabat Pembuat Komitmen E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Sonny Alissa mengatakan progres pembangunan kawasan yudikatif ditargetkan mencapai 40 persen hingga akhir 2026.
Percepatan dilakukan melalui pengerjaan struktur, topping off, hingga penyelesaian bagian arsitektur, lanskap dan interior.
Saat ini, paket pembangunan gedung MA dengan nilai kontrak Rp1,4 triliun telah mencapai progres 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan. Sementara paket pembangunan MK, KY dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak Rp1,65 triliun dengan progres 12,41 persen.
Di sisi lain, pembangunan kawasan legislatif juga terus dikebut. Kawasan ini nantinya mencakup Gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna serta sejumlah fasilitas pendukung.
Pembangunan fisik kawasan legislatif ditargetkan rampung pada Desember 2027. Nilai kontrak keseluruhan lima paket pekerjaan kawasan tersebut mencapai Rp8,24 triliun.