MEDAN — Sensus ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan.
Data yang akurat dari lapangan dapat membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi acuan pelaku usaha dalam melihat peluang bisnis.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Dr. Sofyan Tan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Komisi X DPR RI di Hotel Four Points Medan, Selasa, 18 Agustus 2026.
Baca Juga: Pemuda Tanjungbalai Diajak Jadi Penggerak Perubahan Menuju Tanjungbalai Emas Dalam paparannya, Sofyan Tan menjelaskan data kemiskinan yang digunakan pemerintah berasal dari survei, bukan sensus.
Ia mencontohkan adanya perbedaan ukuran kemiskinan berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) dan ukuran yang disebutnya digunakan Bank Dunia.
Menurut Sofyan, perbedaan ukuran tersebut perlu menjadi perhatian, terutama ketika data ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan sebagai dasar menentukan penerima berbagai program pemerintah, termasuk KIP Kuliah.
Ia juga menyoroti persoalan desil dalam pendataan masyarakat.
Menurut dia, kesalahan dalam memasukkan data dapat berdampak terhadap masyarakat, termasuk dalam memperoleh bantuan pendidikan.
"Data yang diinput salah, keluarnya salah. Nah, kalau sudah salah seperti itu, mencelakakanlah banyak orang," ujar Anggota Komisi X DPR RI.
Sofyan juga menyoroti pentingnya pendidikan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Menurut dia, persoalan masyarakat Indonesia bukan semata-mata karena kurang rajin bekerja, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan ilmu, keterampilan, teknologi, dan manajemen.
"Pendidikan menjadi hal yang sangat penting menjawab itu," katanya.