PIDIE JAYA - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mempercepat normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu untuk memulihkan akses nelayan yang terganggu akibat pendangkalan. Pengerukan diprioritaskan di sisi kiri hilir muara agar kapal nelayan dapat kembali melintas tanpa harus menunggu seluruh pekerjaan selesai.
Pendangkalan muara terjadi akibat timbunan lumpur setelah bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi tersebut membuat kapal nelayan kesulitan melewati jalur muara dan berdampak pada aktivitas perikanan masyarakat.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan pengerukan sisi kiri muara menjadi langkah cepat untuk membuka kembali akses melaut. Sementara pekerjaan pada bagian lainnya tetap dilanjutkan secara bertahap.
Baca Juga: Balapan dengan Musim Hujan, Aceh Selatan Kebut Normalisasi Sungai hingga Drainase Antibanjir "Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut," kata Sibral saat meninjau normalisasi muara Krueng Meureudu, Sabtu (15/8/2026).
Normalisasi tersebut mencakup pengerukan muara sepanjang sekitar 500 meter hingga kedalaman empat meter. Jalur sisi kiri ditargetkan mulai dapat dilalui kapal nelayan pada Agustus 2026, sedangkan keseluruhan pekerjaan diharapkan rampung pada November 2026.
"Kami akan mengerahkan ekskavator amfibi untuk mempercepat penanganan. Mudah-mudahan pekerjaan sepanjang 500 meter di muara ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat," ujar Sibral.
Staf Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Jamaluddin menjelaskan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sisi kiri muara.
Saat ini, progres normalisasi berada di kisaran 35-40 persen. Sementara jalur prioritas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu setengah bulan.
Dukungan anggaran tahap awal untuk pekerjaan normalisasi berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37 miliar. Pemerintah juga merencanakan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar pada akhir Agustus untuk melanjutkan hingga menuntaskan pekerjaan.
Pemulihan jalur muara diharapkan dapat kembali menggerakkan aktivitas perikanan masyarakat. Dengan akses yang lebih aman, nelayan dapat kembali melaut, distribusi hasil tangkapan berjalan, dan pendapatan keluarga dapat berangsur pulih.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung langkah Pemkab Pidie Jaya. Satgas mendorong agar normalisasi selesai sebelum memasuki puncak musim hujan.
"Puncak musim hujan berada pada Oktober, November, dan Desember. Kami berharap sebelum memasuki periode tersebut seluruh penanganan dapat diselesaikan," kata Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran.