JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran pembangunan IKN tetap tersedia meski nama IKN tidak disebut secara khusus dalam delapan Program Prioritas Kebijakan Nasional (PKPN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Basuki menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi tidak disebutnya IKN dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Basuki, pembangunan IKN merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur sehingga tidak harus dicantumkan sebagai program tersendiri.
Baca Juga: Ini Target Besar Prabowo untuk 2027: Ekonomi 6 Persen hingga Kemiskinan Turun "Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau. Kan ada di dalam klaster infrastruktur dan kewilayahan, tidak terpisah," kata Basuki di IKN, Sabtu (15/08/2026).
Basuki juga memastikan dana pembangunan IKN sebesar Rp48 triliun yang sebelumnya dijanjikan Presiden Prabowo telah mulai dicairkan.
Menurut dia, pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2025.
"Sudah, mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian, tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun," kata Basuki.
Basuki mengatakan anggaran untuk pembangunan IKN masih berpeluang mendapatkan tambahan pada 2027.
"Nanti akan ada Insya Allah ada tambahan di 2027," ujarnya.
Dengan demikian, tidak disebutnya IKN secara khusus dalam delapan program prioritas nasional bukan berarti pemerintah menghentikan atau menghapus anggaran pembangunan IKN.
Selain anggaran pembangunan, Otorita IKN juga menyiapkan dana untuk operasional dan pemeliharaan sejumlah bangunan yang telah berdiri di kawasan IKN.
Basuki mengatakan sejumlah bangunan yang sebelumnya dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah diserahkan kepada Otorita IKN.