JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti harga sejumlah sumber daya alam (SDA) Indonesia yang justru banyak ditentukan di luar negeri. Ia menilai kondisi tersebut tidak masuk akal karena Indonesia merupakan negara pemilik komoditas yang diperdagangkan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat Rapat Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). Prabowo juga menyampaikan rencana pemerintah mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027.
"Terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain," kata Prabowo.
Baca Juga: TNI Bangun 3.000 Titik Air Bersih dan Ribuan Jembatan Desa, Prabowo: Kekuatan Ekonomi RI Ada di Desa Menurut Prabowo, Indonesia telah menjadi salah satu produsen besar berbagai komoditas penting dunia selama puluhan tahun. Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.
Namun, dia menilai sebagian komoditas Indonesia masih terlalu banyak diekspor dalam bentuk mentah. Kondisi tersebut membuat harga komoditas kerap mengikuti harga yang terbentuk di negara pengimpor atau bursa komoditas luar negeri.
"Mereka yang tidak punya komoditas ini, masak mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini?" ujar Prabowo.
"Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya," lanjutnya.
Prabowo kemudian mempertanyakan kepada para wakil rakyat apakah kondisi tersebut masih perlu dipertahankan. Ia menggambarkan situasi tersebut seperti perajin yang menghasilkan sebuah produk, tetapi harga jualnya justru ditentukan pihak lain.
"Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah, payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa," tuturnya.
Prabowo menegaskan Indonesia harus berani mengubah pola tersebut dengan memperkuat kemandirian dalam menentukan harga komoditas strategis. Karena itu, dia meminta dukungan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah.
"Saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli," tegas Prabowo.
Menurutnya, Indonesia tidak perlu terburu-buru menjual komoditas strategis apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Ia bahkan menegaskan sejumlah SDA dapat tetap disimpan untuk kepentingan generasi mendatang.