JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penghasilan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) meningkat hingga tiga kali lipat setelah porsi potongan aplikator diturunkan dari 20 persen menjadi 8 persen.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pengemudi ojol menerima 80 persen dari hasil layanan yang mereka berikan. Sementara itu, aplikator mengambil potongan sebesar 20 persen.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Anggota G20 Tak Pantas Ada Rakyat Lapar, Soroti Nasib Petani dan Harga Gabah Anjlok Namun, melalui rekomendasi pemerintah, pembagian hasil kemudian diubah. Pengemudi kini mendapatkan 92 persen, sedangkan aplikator memperoleh 8 persen.
"Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80 persen dari upaya kerja mereka karena aplikator minta 20 persen. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi, tapi sebetulnya ya agak intervensi juga," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan melalui platform digital.
Ia mengatakan kebijakan pembagian hasil yang lebih adil diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol sekaligus memperkuat sektor ekonomi berbasis masyarakat.
"Karena kekuatan ekonomi kita ada di UMKM, kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator," katanya.
Setelah perubahan porsi tersebut diterapkan, pengemudi memperoleh 92 persen dari hasil layanan. Prabowo menyebut pemerintah menerima laporan adanya peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dari sejumlah pengemudi ojol.
"Tapi dengan intervensi Pemerintah, para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari hasil mereka, dan banyak pengemudi sekarang melaporkan penghasilan mereka naik signifikan, ada yang 2 kali, ada 3 kali lebih tinggi," ujar Prabowo.
Prabowo menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang bekerja di sektor ekonomi digital. Ia menegaskan kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada perusahaan besar, tetapi juga masyarakat di tingkat akar rumput.
Kelompok tersebut antara lain pedagang, perajin, perempuan kepala keluarga, anak muda, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).* (in/dh)