JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menilai masih terdapat sinyal negatif, terutama dari sisi daya beli masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Akan Rombak Buku Pelajaran SD-SMA, Ini Alasan dan Perubahannya Achmad mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan Indonesia mempertahankan angka Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 5 persen.
Menurut dia, kualitas pertumbuhan juga perlu diukur dari dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah konsumsi rumah tangga.
Berdasarkan data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2026 tumbuh 5,06 persen.
Namun, angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,52 persen.
"Ini artinya, daya beli masyarakat belum benar-benar kuat. Ketika pertumbuhan konsumsi melambat dari 5,52 persen menjadi sekitar 5,06 persen, dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan nasional," ucap Achmad, pada Jumat 7 Agustus 2026.
Menurut Achmad, perlambatan konsumsi rumah tangga perlu menjadi perhatian karena konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.
Ia menilai kondisi tersebut paling dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan kelas menengah bawah.
Pertumbuhan ekonomi secara agregat memang masih menunjukkan angka positif, tetapi kondisi itu belum tentu berarti peningkatan kesejahteraan terjadi secara merata.
"Kelompok miskin dan kelas menengah bawah menjadi pihak yang paling merasakan tekanan tersebut. Pertumbuhan ekonomi tetap terlihat baik secara agregat, tetapi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan yang merata," tutur Achmad.