JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial atau perlinsos pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Besarnya anggaran tersebut membuat pemerintah meminta masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan agar benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan anggaran perlindungan sosial digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah.
Baca Juga: Sosok Ben Mboi, Mentor Prabowo yang Dikenang karena Cinta Rakyat dan Akal Sehat Anggaran tersebut antara lain untuk bantuan sosial, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan bagi masyarakat.
"Tahun 2026 ini anggaran perlinsos mencapai di atas Rp 500 triliun, angka yang sangat besar. Kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama mengontrol pelaksanaan program bansos ini agar yang menerima benar-benar masyarakat yang membutuhkan," kata Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2027, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurut Rofyanto, perlindungan sosial disalurkan melalui sejumlah program.
Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan pemerintah, serta berbagai bantuan pendidikan.
Bantuan pendidikan tersebut mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga beasiswa untuk jenjang pascasarjana.
Besarnya anggaran perlindungan sosial dinilai perlu diikuti sistem pengawasan yang kuat.
Pemerintah ingin memastikan anggaran negara tidak salah sasaran dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Pengawasan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan sosial berjalan sesuai tujuan.
Pemerintah juga terus melakukan pembenahan terhadap mekanisme penyaluran bantuan.