JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan ilustrasi untuk menyalurkan 997,2 ribu ton bantuan pangan beras tahap kedua bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai 17 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas pangan nasional.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran bantuan pangan beras merupakan salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
"Kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk tiga bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan 1 kali," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, dikutip Minggu (2/8/2026).
Baca Juga: Prabowo Ingatkan Para Jenderal: Jangan Jadi "Jenderal Salon", Turunlah Bersihkan Lingkungan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menambahkan, penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini akan dilaksanakan serentak bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai bentuk penguatan kehadiran pemerintah bagi masyarakat.
"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat," kata Rachmi.
Selain melalui Perum Bulog, Bapanas juga mendorong penyaluran bantuan pangan beras dapat dilaksanakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur pemerintah. Hal ini menjadi langkah optimalisasi KDKMP bagi masyarakat di sekitarnya.
"KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur," tuturnya.
Adapun database penerima yang digunakan untuk program bantuan pangan beras tahap kedua ini dipastikan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pembaruan terkini. Bapanas selaku pengguna DTSEN telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah di update oleh BPS," terang Rachmi.
Bapanas pun meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di daerah masing-masing sebagai persiapan pelaksanaan penyaluran. "Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," ucap Rachmi.
Pemerintah melalui Bapanas resmi menugaskan Perum Bulog untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dalam surat penugasan tertanggal 30 Juli 2026, program bantuan pangan beras ini merupakan bagian dari jaring pengamanan sosial yang disiapkan pemerintah.
Program prorakyat bantuan pangan beras tahap kedua ini merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto. Total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM, masing-masing sebanyak 10 kg dengan alokasi tiga bulan. Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp17,52 triliun.