JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak dibentuk sebagai minimarket maupun supermarket. Menurutnya, koperasi tersebut diproyeksikan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program subsidi, bantuan sosial, hingga menyerap hasil pertanian masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat memberikan konferensi pers, Selasa (28/7/2026). Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru mengenai fungsi utama Kopdes Merah Putih.
"Koperasi ini bukan supermarket. Fungsi utamanya adalah menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang subsidi dan bantuan pemerintah kepada masyarakat," ujar Zulhas.
Baca Juga: Kementan Kucurkan Rp2,5 Triliun untuk Pulihkan Sawah dan Kebun Terdampak Bencana di Aceh, Mualem Minta Anggaran Dimaksimalkan Selain menjadi jalur distribusi berbagai program pemerintah, Kopdes Merah Putih juga dipersiapkan sebagai offtaker hasil pertanian. Skema tersebut diharapkan mampu melindungi petani dari praktik pembelian hasil panen dengan harga rendah oleh tengkulak.
Zulhas mencontohkan, ketika Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram namun harga di tingkat tengkulak hanya Rp5.000 per kilogram, koperasi dapat menyerap gabah petani sesuai HPP melalui kerja sama dengan Bulog.
Menurutnya, fungsi dasar koperasi akan terus diperkuat terlebih dahulu sebelum dikembangkan ke sektor lain yang memiliki potensi ekonomi di desa.
"Kalau koperasinya sudah berkembang, tentu bisa mengelola desa wisata, desa tematik, maupun usaha lainnya. Namun yang paling mendasar adalah menjadi infrastruktur pemerintah sekaligus offtaker hasil pertanian," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai keberadaan Kopdes Merah Putih akan memangkas rantai distribusi komoditas pertanian yang selama ini dinilai terlalu panjang.
Ia menyebut rantai distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak perantara dapat dipersingkat sehingga keuntungan lebih besar dapat dinikmati petani.
"Rantai pasok bisa dipangkas dari delapan jalur menjadi tiga, yakni dari petani ke koperasi, lalu koperasi kepada masyarakat," kata Amran.
Menurut Amran, berdasarkan perhitungan pemerintah terhadap sembilan komoditas pertanian, keuntungan para perantara mencapai sekitar Rp313 triliun. Dengan optimalisasi peran koperasi, sebagian keuntungan tersebut diharapkan dapat kembali kepada petani sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Tak hanya menyerap hasil panen, koperasi juga akan mempermudah distribusi pupuk hingga ke tingkat desa. Petani nantinya dapat menjual gabah langsung ke koperasi tanpa harus mendatangi gudang Bulog.