JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Skema baru tersebut akan dikenal sebagai KSSK Plus sebagai upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta sektor investasi nasional.
Rencana tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Rosan, keterlibatan Danantara diharapkan dapat memperkuat efektivitas setiap kebijakan yang diputuskan KSSK sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.
Baca Juga: Destry Ungkap Hasil Rapat dengan Prabowo, Pengganti Perry Warjiyo Masih Menunggu Proses Presiden "Ke depan KSSK akan melibatkan Danantara dalam setiap pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Jadi arahan Presiden adalah KSSK Plus, yakni KSSK ditambah Danantara," ujar Rosan.
Ia menjelaskan, Danantara nantinya akan menjadi bagian dari rapat koordinasi rutin KSSK yang selama ini digelar secara berkala. Saat ditanya apakah keikutsertaan tersebut akan dilakukan setiap bulan, Rosan membenarkan arahan tersebut.
"Iya, tadi arahannya seperti itu," katanya.
Rosan juga mengonfirmasi bahwa pelibatan Danantara dalam forum KSSK merupakan kebijakan baru yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain membahas penguatan koordinasi ekonomi, Rosan turut menanggapi isu terkait proses pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang tengah menjadi perhatian publik.
Saat ditanya mengenai kemungkinan Danantara mengusulkan nama calon Gubernur BI definitif, Rosan menegaskan penentuan sosok yang akan memimpin bank sentral sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Itu merupakan hak prerogatif Bapak Presiden," tegasnya.
Pembentukan skema KSSK Plus diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendorong iklim investasi, memperkuat sektor riil, serta meningkatkan daya tahan ekonomi menghadapi dinamika global.* (in/dh)