JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai penerapan sistem ekspor satu pintu untuk sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Menurut Cak Imin, kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga kekayaan alam Indonesia agar pengelolaannya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin dalam acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam.
Baca Juga: Aceh Bentuk Satgas LGBT, Pemerintah Siapkan Regulasi Khusus Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menilai Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam nasional dan memastikan pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat.
"Kita menyaksikan Bapak Presiden sungguh-sungguh menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa, yang digunakan sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat. PKB mendukung satu pintu ekspor sumber daya alam, yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan ekonomi di bumi nusantara tercinta," ujar Cak Imin.
Cak Imin mengatakan, PKB melihat arah baru kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo bukan hanya sebatas wacana politik, tetapi sudah mulai terlihat melalui berbagai langkah nyata.
"Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini, dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya konkret yang kita saksikan," tutur dia.
Menurut Cak Imin, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip kedaulatan ekonomi agar hasil kekayaan negara dapat lebih banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Cak Imin menegaskan, PKB siap mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam.
Ia juga mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama mendorong perubahan regulasi agar sistem ekonomi nasional semakin kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Pak Presiden, PKB catat paling tidak ada 108 UU yang perlu diperbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan," imbuh Cak Imin.
Menurutnya, perbaikan regulasi menjadi bagian penting untuk memastikan cita-cita kemandirian ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik.