JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meluruskan anggapan masyarakat yang menyebut Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) akan berfungsi layaknya supermarket. Menurutnya, persepsi tersebut tidak tepat karena Kopdes dirancang sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus off-taker hasil produksi masyarakat desa.
Zulhas mengatakan, masih banyak masyarakat yang salah memahami konsep Koperasi Desa Merah Putih. Padahal, koperasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi pangan dan program pemerintah di tingkat desa.
"Kopdes itu yang salah paham banyak, dianggap seperti supermarket. Padahal koperasi itu adalah infrastruktur pemerintah, sekaligus sebagai off-taker," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga: Kopdes Merah Putih Diduga Berdiri di Lahan Sawah, Begini Respons Wamentan Sudaryono Ia menjelaskan, sebagai off-taker, Kopdes Merah Putih akan menyerap hasil pertanian masyarakat ketika harga komoditas berada di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah."Kalau harga gabah di bawah standar yang kita tentukan, maka koperasi bisa membeli gabah, jagung, dan hasil pertanian lainnya," jelasnya.
Selain menyerap hasil produksi petani, Kopdes juga akan menjadi saluran distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga penyaluran barang-barang bersubsidi.
"Bantuan-bantuan, bansos, barang subsidi nantinya akan melalui Kopdes sehingga lebih jelas penyalurannya karena setiap desa memiliki koperasi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa. Fasilitas yang disiapkan meliputi toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga gudang penyimpanan hasil panen petani dan nelayan.
Pemerintah juga memproyeksikan keberadaan Kopdes Merah Putih mampu menggerakkan perputaran ekonomi desa hingga Rp223 triliun setiap tahun, sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan yang diperkirakan mencapai Rp202 triliun.* (k/dh)