BANDA ACEH — Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berkomitmen menjaga hak historis masyarakat Aceh dalam pengelolaan Blok Andaman mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.
Namun, komitmen tersebut juga diminta untuk dibuktikan melalui kebijakan nyata, khususnya terkait rencana penempatan terminal migas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Aceh Utara.
Analisis Kebijakan Publik Universitas Syiah Kuala (USK) Dr. Nasrul Zaman menilai pernyataan Menteri ESDM menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat untuk menunjukkan keberpihakan terhadap Aceh.
Baca Juga: Anggota DPRD Sumut Hendra Cipta Soroti Harga Tiket PRSU 2026, Dinilai Bisa Hambat Target 300 Ribu Pengunjung Nasrul menyampaikan pandangannya setelah menghadiri pelantikan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Menurut dia, pidato Menteri ESDM menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah pusat dalam melihat persoalan pengelolaan sumber daya alam di daerah.
"Pidato Pak Menteri ESDM di Hotel Hermes sangat berbobot dan memperlihatkan sensitivitas kepemimpinan yang tinggi. Beliau menyadari bahwa memperlakukan Aceh dan Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan matematis industri, melainkan harus dengan pendekatan hati dan keadilan sejarah. Kami sangat menghargai keberpihakan ini," kata Nasrul Zaman.
Nasrul mengatakan, komitmen pemerintah terhadap Aceh harus diwujudkan melalui keputusan teknis yang jelas, terutama terkait pengelolaan hasil migas Blok Andaman.
Ia menilai fasilitas pengolahan migas sebaiknya ditempatkan di daratan Aceh melalui KEK Arun, bukan menggunakan skema pengolahan di laut lepas atau offshore.
Menurutnya, keberadaan terminal migas di KEK Arun memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat Aceh.
Selain menghidupkan kembali industri pesisir utara Aceh, keberadaan fasilitas tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, termasuk lulusan perguruan tinggi lokal.
Tidak hanya itu, pengembangan kawasan industri juga diyakini dapat memperluas akses pasar bagi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di wilayah pedalaman Aceh.
"Bagi Nasrul, esensi utama agar rakyat Serambi Mekkah tidak kembali kecewa adalah konsistensi kementerian untuk menolak skema pengolahan di laut lepas (offshore) dan mengalokasikannya ke fasilitas darat di KEK Arun," ujarnya.