JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto meminta tiga menteri Kabinet Merah Putih mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu dua tahun. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.
Permintaan itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Dalam arahannya, Prabowo menyebut Indonesia mulai mendapat perhatian dunia karena dinilai mampu menunjukkan komitmen dalam menekan emisi karbon, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50.
Baca Juga: Prabowo Soroti Penolakan B50, Singgung Kepentingan di Balik Impor Solar "Kita dibicarakan di dunia karena leading dalam mengurangi emisi karbon. Tahun ini PLN akan mulai membangun 17 gigawatt tenaga surya, dan target kita mencapai 100 gigawatt dalam dua tahun," ujar Prabowo,ditulis Sabtu (11/7/2026).
Presiden kemudian meminta ketiga menterinya memastikan target tersebut dapat direalisasikan. Ia optimistis pembangunan PLTS berskala besar mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan.
Meski demikian, Prabowo mengakui program ambisius tersebut berpotensi menuai keraguan dari berbagai kalangan. Namun ia menegaskan pemerintah tetap akan fokus menjalankan target yang telah ditetapkan.
Selain menyinggung pengembangan energi bersih, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Indonesia mampu mencetak prestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Menurutnya, keberhasilan membangun sektor energi harus diiringi dengan pencapaian Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia.
Pemerintah menilai pembangunan PLTS menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung target transisi energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus memperkuat bauran energi baru terbarukan di Indonesia.* (d/dh)