JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihak-pihak yang sebelumnya menolak penerapan biodiesel B50. Menurutnya, penolakan tersebut muncul karena masih ada kepentingan tertentu agar Indonesia tetap bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan dalam acara yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/7/2026).
Prabowo mengatakan, sejak awal rencana penerapan B50 banyak mendapat kritik dari sejumlah pihak. Berbagai alasan disampaikan, mulai dari kekhawatiran terhadap kondisi mesin kendaraan hingga kesiapan industri otomotif dalam menyesuaikan komponen.
Baca Juga: Program B50 Digeber, Ini Alasan Pemerintah Yakin Impor Solar Bisa Berakhir "Dulu waktu kita mulai B50, banyak yang menentang. Dibilang tidak bisa dipakai, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu," ujar Prabowo.
Namun, Prabowo menilai ada pihak yang memiliki kepentingan agar Indonesia tetap melakukan impor solar. Menurutnya, ketergantungan impor dapat membuka peluang bagi praktik pemburu rente.
"Dia mau supaya apa? Kita impor. Dia mau impor, impor, impor. Nah di situ dia ambil komisi," katanya.
Prabowo menyebut penerapan B50 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Dengan program tersebut, Indonesia diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun.
Ia bahkan menyoroti potensi keuntungan yang bisa diperoleh pihak tertentu jika impor solar terus dilakukan. Menurutnya, penghematan devisa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
"Bayangkan kalau itu Rp170 triliun. Kalau komisinya 20 persen berapa itu? Rp34 triliun. Rp34 triliun dimakan hanya berapa belas orang," ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pemerintahannya berkomitmen memberantas praktik korupsi, termasuk terhadap pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari sistem impor.
Menurutnya, program B50 tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kemandirian ekonomi Indonesia.* (d/dh)