JAKARTA- Pemerintah resmi menerapkan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan mampu menghentikan ketergantungan impor solar. Program pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar ini disebut dapat menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan B50 menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil menjelaskan, konsumsi solar nasional saat ini berada di kisaran 38 juta hingga 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Dari jumlah tersebut, Indonesia masih melakukan impor sekitar 3 juta hingga 4 juta KL solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga: Pemerintah Resmikan B50, Bahlil: Langkah Besar Menuju Kemandirian Energi Namun, dengan penerapan B50, produksi bahan bakar domestik dinilai mampu mencukupi kebutuhan nasional sehingga impor solar dapat dihentikan.
"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali," ujar Bahlil dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/7/2026).
Selain mengurangi impor, pemerintah memperkirakan program B50 dapat meningkatkan penghematan devisa dibandingkan program sebelumnya. Jika penggunaan B40 mampu menghemat sekitar Rp133 triliun, maka melalui B50 nilai penghematan diproyeksikan meningkat menjadi Rp170 triliun per tahun.
Program tersebut juga memberikan dampak terhadap industri kelapa sawit nasional. Kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diperkirakan meningkat dari 15,2 juta ton menjadi 16,3 juta ton.
Pemerintah menyebut peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel turut memberikan nilai tambah ekonomi yang naik dari sekitar Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.
Bahlil juga menyampaikan bahwa penerapan B50 berpotensi memperluas penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan meningkat dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta orang.
Dari sisi lingkungan, penggunaan biodiesel juga diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penurunan emisi meningkat dari sekitar 39,66 juta ton CO2 menjadi 44,46 juta ton CO2.
Sementara itu, distribusi B50 terus diperluas secara bertahap. Kementerian ESDM mencatat sekitar 57 persen SPBU Pertamina telah menyalurkan bahan bakar B50.
Pemerintah menargetkan implementasi penuh B50 berlaku mulai 1 Oktober 2026. Masa transisi selama tiga bulan dilakukan agar badan usaha dapat menyelesaikan stok B40 sekaligus menyesuaikan proses pencampuran bahan bakar baru.