KARAWANG - Pemerintah memastikan penerapan bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B50 tidak akan membebani nelayan dan petani.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, harga B50 untuk kelompok masyarakat tersebut akan tetap dijaga agar tetap terjangkau.
Kebijakan itu dilakukan dengan memanfaatkan sebagian dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk membantu menekan harga jual biodiesel B50.
Baca Juga: Bobby Nasution Geram Tambang Ilegal di Sumut Kembali Muncul: Saat Ditertibkan Mereka Hilang, Besok Beroperasi Lagi Sebagai informasi, BBM B50 merupakan bahan bakar hasil pencampuran 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar.
Bahlil menjelaskan, penggunaan dana BPDP dilakukan karena dalam beberapa bulan terakhir terdapat surplus anggaran yang belum digunakan.
"Jadi ternyata tiga bulan terakhir, dana BPDP itu surplus, tidak dipakai-pakai. Jadi tadi saya bilang, Bapak Presiden kita ini sangat sayang bagi petani sama nelayan, jangan kita membuat petani dan nelayan itu harganya mahal," ujar Bahlil saat peluncuran BBM B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Kamis (9/7/2026).
Menurut Bahlil, dengan dukungan dana BPDP, pemerintah dapat menjaga harga B50 bagi petani dan nelayan tanpa harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi tanpa APBN. Tadi Pak Menko (Airlangga Hartarto) menyampaikan bahwa akan memakai sebagian dana BPDP untuk menurunkan harga biosolar B50 di tingkat petani dan nelayan," katanya.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa harga khusus tersebut hanya berlaku bagi nelayan tertentu, yakni pengguna kapal dengan ukuran di bawah 30 gross tonnage (GT).
Kelompok tersebut dinilai merupakan nelayan dengan skala usaha menengah.
Pemerintah memastikan harga Biosolar B50 bersubsidi tetap berada di angka Rp6.800 per liter.
Bahlil menyebut peningkatan campuran biodiesel dari sebelumnya B40 menjadi B50 tidak membuat harga BBM subsidi mengalami kenaikan.