JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tidak mengarah pada krisis meski masih menghadapi berbagai tantangan global. Pemerintah memastikan fundamental ekonomi nasional tetap kuat, sementara kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih sehat dan terkendali.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Jumat (3/7/2026), Purbaya mengatakan sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan tren yang terus membaik. Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya.
Baca Juga: APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG: Kami Tak Pernah Tahu SPPG Dibangun di Mana Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan sektor riil agar pertumbuhan ekonomi mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga terus menjaga laju inflasi agar tetap terkendali. Sementara pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar global dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional.
Menurut Purbaya, stabilitas sistem keuangan juga terus dijaga melalui koordinasi pemerintah bersama otoritas yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Di sisi fiskal, pemerintah memastikan kondisi APBN tetap berada dalam jalur yang sehat. Defisit anggaran dipertahankan di bawah batas maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada level yang dinilai aman.
"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen terhadap PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah tiga persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelasnya.
Purbaya juga menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis pemerintah selalu melalui analisis risiko fiskal sebelum diputuskan. Hasil kajian tersebut menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan berbagai kebijakan nasional.
Sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurutnya juga terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Di lingkungan Kementerian Keuangan, reformasi birokrasi juga terus diperkuat, termasuk pemberantasan penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Purbaya menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegasnya.