JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak akibat berkurangnya kepemilikan lahan pertanian. Bahkan, menurutnya, sekitar 70 persen petani saat ini telah berubah menjadi buruh tani karena tidak lagi memiliki lahan sendiri untuk digarap.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Menurut Zulhas, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator belum optimalnya pemberdayaan petani dalam beberapa dekade terakhir. Ia membandingkan situasi saat ini dengan masa lalu ketika sektor pertanian nasional dinilai lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada impor pangan.
Baca Juga: Purbaya Rem Anggaran K/L 2027, Usulan Tambahan Rp984 Triliun Tak Akan Disetujui Semua "Data-data itu menunjukkan artinya tidak ada pemberdayaan kepada petani kita. Kalau tahun 2000-an petani kita masih memiliki kebun dan lahan sawah, sekarang sekitar 70 persen petani Indonesia berubah menjadi buruh tani," kata Zulhas.
Ia menilai kebijakan pengendalian inflasi yang terlalu menekan harga hasil panen turut berdampak pada kesejahteraan petani. Kondisi tersebut, kata dia, membuat banyak petani mengalami kerugian berulang hingga akhirnya menjual lahan yang dimiliki.
Menurut Zulhas, harga gabah yang rendah membuat petani kesulitan memperoleh keuntungan yang layak. Akibatnya, sebagian petani tidak lagi memiliki pilihan selain melepas aset pertanian mereka dan beralih menjadi buruh tani.
"Petani terus mengalami kerugian. Karena itu banyak yang akhirnya menjual sawahnya dan berubah menjadi buruh tani," ujarnya.
Zulhas menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ia mengaku memiliki perhatian khusus terhadap persoalan tersebut karena berasal dari keluarga petani.
Menurutnya, upaya memperkuat sektor pertanian harus dilakukan melalui kebijakan yang berpihak kepada petani sebagai pelaku utama produksi pangan nasional.
"Kami ingin mengubah kondisi ini sesuai cita-cita kemerdekaan dan arah pembangunan yang diinginkan Presiden Prabowo," katanya.
Ia juga memastikan pemerintah akan terus berupaya menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan keberpihakan yang lebih besar kepada petani dan nelayan. Menurut Zulhas, peningkatan kesejahteraan pelaku sektor pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
"Pemerintah akan terus berpihak kepada petani dan nelayan. Itu merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan," tegasnya.* (d/dh)