JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap kepercayaan pelaku usaha, investor, dan stabilitas ekonomi Indonesia.
Pandangan itu disampaikan Prof. Didik dalam analisisnya mengenai perkembangan politik nasional pada Minggu, 28 Juni 2026.
Baca Juga: Kabupaten Simalungun Raih Juara I Stand Terbaik Nasional di PENAS XVII 2026 Gorontalo Ia menilai aktivitas politik Jokowi yang dimulai dari Provinsi Lampung dan disebut akan berlanjut ke sejumlah daerah berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar keuangan.
Menurut Didik, langkah politik tersebut tidak hanya berkaitan dengan peta politik menuju Pemilu 2029.
Ia menilai Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang cukup besar sehingga setiap manuver politiknya dapat memengaruhi dinamika pemerintahan.
Prof. Didik juga menyinggung pernyataan Jokowi di akhir masa jabatannya yang pernah menyampaikan keinginan kembali ke Solo sebagai warga biasa.
Namun, menurutnya, perkembangan politik menunjukkan situasi yang berbeda.
"Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ujar Prof. Didik.
Ia menilai safari politik tersebut menunjukkan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan di kalangan elite nasional.
Menurutnya, dinamika itu juga terlihat dari semakin intensifnya kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah.
Didik berpendapat, jika tensi politik terus meningkat, perhatian para elite bisa bergeser dari upaya menyelesaikan persoalan ekonomi ke persaingan politik yang terjadi lebih awal.