JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah sempat menghentikan ekspor batu bara untuk memastikan pasokan energi bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap aman.
Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan adanya persoalan pasokan batu bara yang sempat berdampak pada terganggunya operasional sejumlah pembangkit listrik.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Anjlok Hampir 11 Persen, Ini Penyebabnya Kondisi itu bahkan menyebabkan pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah.
Menurut Bahlil, penghentian sementara ekspor dilakukan agar kebutuhan batu bara dalam negeri melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) dapat dipenuhi lebih dahulu sebelum pengiriman ke luar negeri.
Bahlil menjelaskan, pemerintah telah menggelar rapat bersama sejumlah pejabat negara untuk mencari akar persoalan tersebut.
Pertemuan itu dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Tedy Indra Wijaya, serta jajaran PT PLN (Persero).
"Kita bedah, apa masalah yang sedang terjadi. Karena ini pernah terjadi di tahun 2022 di mana kita melarang ekspor batu bara, saya mempertanyakan ada apa sih ini?" ujar Bahlil.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menelusuri kebutuhan batu bara nasional, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Bahlil mengatakan kebutuhan batu bara PLTU milik PLN maupun swasta mencapai sekitar 154 juta ton setiap tahun.
Sementara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, pemerintah telah menetapkan alokasi pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 180 juta ton.
"Yang sudah menyatakan kesediaannya 160-170 juta ton, dan yang sudah kontrak 134 juta ton, terakhir sudah 141 juta ton artinya 1 Januari sampai Juni dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masa batu bara habis di bulan 6, ini ilmu abuleke apalagi, kayanya kita jujur jujur aja, berarti ada sesuatu," kata Bahlil.