JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking. Langkah ini disampaikan langsung di hadapan para investor dan pimpinan perusahaan asal Korea Selatan yang tergabung dalam Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia (KOCHAM Indonesia).
Purbaya mengatakan, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengatasi berbagai kendala regulasi maupun operasional yang selama ini menghambat realisasi investasi di Indonesia.
"Kami memperkuat koordinasi lintas instansi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan regulasi dan operasional yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek investasi," ujar Purbaya, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: Di Forum Iklim Global, Waka MPR Tegaskan Transisi Energi Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo Ia menjelaskan, seluruh pelaku usaha memiliki akses yang sama untuk menyampaikan berbagai kendala investasi kepada Satgas Debottlenecking. Menurutnya, mekanisme tersebut terbuka bagi seluruh investor sehingga setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.
"Pada dasarnya setiap pelaku usaha dapat melaporkan masalahnya kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme ini terbuka untuk semua pihak. Jika masih ada hambatan dan belum dilaporkan kepada satgas, maka kesempatan penyelesaiannya belum dimanfaatkan secara optimal," katanya.
Untuk memastikan penyelesaian berjalan efektif, Satgas Debottlenecking menggelar rapat koordinasi secara rutin setiap pekan. Seluruh laporan yang diterima akan dibahas dan diselesaikan secepat mungkin agar proses investasi tidak terhambat.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa seluruh proses penanganan hambatan investasi mendapat pengawasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan Satgas Debottlenecking wajib dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan kepastian berusaha, Purbaya menegaskan akan memberikan sanksi kepada instansi yang tidak menjalankan keputusan Satgas Debottlenecking.
"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengajak investor Korea Selatan untuk terus memperluas investasinya di Indonesia. Ia menilai fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, stabilitas ekonomi, ketahanan sektor keuangan, serta berbagai reformasi struktural yang terus dilakukan pemerintah menjadi modal utama Indonesia untuk menarik investasi baru.
"Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Anda jangan ragu untuk menempatkan investasi di Indonesia karena fundamental ekonomi Indonesia sangat baik, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di level 5,61 persen," pungkas Purbaya.* (oz/dh)