JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah maupun kementerian yang tidak menjalankan keputusan Satgas Debottlenecking. Salah satu sanksi yang disiapkan adalah pemangkasan anggaran.
Purbaya mengatakan Satgas Debottlenecking dibentuk untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi yang dihadapi pelaku usaha. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
"Kami memperkuat koordinasi lintas instansi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan regulasi dan operasional yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek investasi," ujar Purbaya dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Kembali Dipangkas, Menkeu Purbaya Sebut Efisiensi Berlanjut Ia menjelaskan, seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk melaporkan berbagai hambatan investasi kepada Satgas Debottlenecking. Setiap laporan yang masuk akan dibahas dalam rapat rutin mingguan agar penyelesaiannya dapat dilakukan secepat mungkin.
"Pada dasarnya setiap pelaku usaha dapat melaporkan masalahnya kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme ini terbuka untuk semua pihak," katanya.
Menurut Purbaya, proses penyelesaian hambatan investasi juga dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, seluruh keputusan yang dihasilkan Satgas Debottlenecking wajib dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Purbaya menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi kepada instansi yang mengabaikan keputusan satgas.
"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengajak investor untuk terus menanamkan modal di Indonesia. Ia menilai fundamental ekonomi nasional tetap kuat dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, sektor keuangan yang solid, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap positif.
Pemerintah, kata dia, akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat realisasi investasi serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi di kawasan.* (k/dh)