JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Langkah tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Menurut Prabowo, setelah menjabat sebagai presiden dirinya mengetahui jumlah perusahaan milik negara mencapai lebih dari seribu entitas. Namun, sebagian di antaranya dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi negara.
Baca Juga: Prabowo Hadiri Munas NU di Bangkalan Usai Resmikan Jalan Daerah di Jawa Timur "Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo.
Prabowo menilai keberadaan BUMN yang terus merugi justru menjadi beban keuangan negara. Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar meskipun tidak menghasilkan keuntungan.
Ia mengungkapkan, sejumlah direksi maupun komisaris di BUMN yang merugi masih menerima gaji puluhan juta rupiah setiap bulan. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat bagi tata kelola perusahaan negara.
Karena itu, pemerintah mengambil langkah penataan dan efisiensi dengan menutup perusahaan yang tidak lagi produktif. Kebijakan tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja BUMN sekaligus mengurangi pemborosan anggaran.
Prabowo menegaskan hasil dari penutupan ratusan BUMN tersebut sudah mulai terlihat. Negara disebut berhasil menghemat anggaran dalam jumlah besar yang dapat dialihkan untuk program-program prioritas pemerintah.
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," tegasnya.
Pemerintah saat ini terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan pelat merah guna memastikan seluruh BUMN mampu memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.* (in/dh)