JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurut Yusril, Ombudsman dapat menjalankan fungsi pemantauan, menerima laporan atau keluhan masyarakat, hingga menyusun kajian yang berisi rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.
"Tentu semua aparat penegak hukum itu dapat melakukan kewenangannya melakukan pengawasan, termasuk juga Ombudsman dapat melakukan pemantauan dan sekaligus juga menerima keluhan atau laporan dari publik," kata Yusril di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga: Iran Buka Kembali Selat Hormuz, Dunia Tunggu Dampaknya terhadap Pasokan Minyak Global Yusril menilai pengawasan dari berbagai pihak justru akan membantu pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
Ia mengakui tugas pengawasan terhadap puluhan ribu koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia bukan pekerjaan mudah.
Namun demikian, Yusril optimistis Ombudsman tetap mampu menjalankan fungsinya meski memiliki keterbatasan anggaran.
"Apalagi koperasi yang jumlahnya 35.000 itu ya. Untuk mengawasi itu tidak mudah ya, tapi saya berharap walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada, Ombudsman tetap melakukan fungsinya melakukan pengawasan dan pemantauan," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 3.135 unit koperasi telah selesai dibangun dan siap memasuki tahap operasional.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan seluruh koperasi yang telah rampung pembangunan fisiknya kini sedang dipersiapkan untuk mulai beroperasi.
"Yang sudah selesai bangunan fisiknya 100 persen itu 3.135 dan persiapan operasional, tapi yang 34.000 yang sedang dibangun, yang satu hingga dua bulan ke depan insyaAllah selesai," ujar Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta.
Menurut Ferry, koperasi yang telah selesai dibangun juga mulai menerima fasilitas kendaraan operasional berupa truk dan mobil pikap guna mendukung aktivitas usaha di desa.