JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi PT PLN (Persero) serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Pertemuan tersebut membahas evaluasi menyeluruh terhadap penyebab terganggunya sistem kelistrikan nasional, termasuk ketersediaan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), khususnya batu bara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah bersama PLN telah melakukan pengecekan terhadap kebutuhan dan kontrak pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Baca Juga: Tak Ada Lagi Pungutan Pengunjung, Pemprov Sumut Siapkan Dua Jalur Baru Menuju Wisata Air Panas Karo "Total konsumsi batu bara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton," kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Bahlil, secara perhitungan kontrak, pasokan batu bara seharusnya tidak menjadi masalah besar pada pertengahan tahun.
Namun, ia menyebut PLN membutuhkan jenis batu bara tertentu dengan kualitas kalori menengah untuk proses pencampuran bahan bakar.
"Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," ujarnya.
Pemerintah, kata Bahlil, telah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil dan tidak kembali terjadi pemadaman bergilir.
Salah satunya dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan PLN dalam pengelolaan energi primer.
"Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Bahlil juga menyebut pemerintah membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Tim tersebut melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, BPKP, serta Inspektorat Jenderal.