JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita tidak mengalami kenaikan seperti yang sempat diwacanakan sebelumnya. Pemerintah kini memilih langkah lain untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di pasar.
"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan," kata Budi Santoso di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).
Sebelumnya, pemerintah sempat mempertimbangkan penyesuaian HET MinyaKita. Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah dilakukan kajian lanjutan terkait dampaknya terhadap masyarakat dan pasar.
Baca Juga: Danantara Pangkas 258 Entitas BUMN, 300 Lagi Segera Menyusul Budi menjelaskan, pemerintah saat ini fokus memperkuat distribusi minyak goreng bersubsidi melalui BUMN pangan agar penyaluran lebih merata dan harga tetap terkendali.
"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya dengan menambah kuota untuk disalurkan oleh BUMN pangan," ujarnya.
Saat ini, porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD mencapai minimal 35 persen dan tengah dikaji untuk ditingkatkan hingga di atas 50 persen.
Menurut Budi, penguatan peran BUMN dalam distribusi memungkinkan pengawasan harga di lapangan menjadi lebih ketat. Bahkan pengecer yang menjual di atas HET berpotensi dikenakan sanksi berupa pemutusan distribusi.
"Kalau pengecer tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist," tegasnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga stabilitas harga minyak goreng di tengah fluktuasi pasar dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.* (in/dh)