JAKARTA – PT PLN (Persero) mempercepat pengadaan pasokan batu bara, khususnya jenis medium rank coal, guna memastikan kebutuhan pembangkit listrik tetap terpenuhi di tengah meningkatnya tekanan pasokan energi nasional.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah percepatan dilakukan melalui penandatanganan kontrak dengan para pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. Upaya ini juga dibarengi dengan koordinasi intensif bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kami juga mempercepat penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).
Baca Juga: Bos PLN Ungkap Biang Kerok Pemadaman Listrik di Pulau Jawa Menurutnya, PLN terus melakukan komunikasi berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM untuk mempercepat proses distribusi dan kontrak pengadaan.
Ia menyebutkan, saat ini pasokan medium rank coal mulai dialirkan ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa, baik yang dikelola PLN, mitra kerja, maupun Independent Power Producer (IPP).
Adapun sejumlah PLTU yang menerima pasokan tersebut di wilayah Jawa bagian barat antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuan, Suralaya, serta PLTU Jawa 7, Jawa 9 dan 10, hingga Indramayu.
Sementara di Jawa bagian timur meliputi PLTU Paiton, Rembang, Pacitan, dan Tanjung Awar-awar.Darmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman bergilir di Pulau Jawa akibat gangguan pasokan energi.
"Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," katanya.Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun, dengan realisasi kontrak saat ini sekitar 134 juta ton sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton.
Pemerintah juga membentuk tim khusus untuk pengadaan batu bara kalori menengah guna mengatasi kendala pasokan, sekaligus membuka peluang penyesuaian harga Domestic Market Obligation (DMO) demi menjaga stabilitas suplai listrik nasional.*
(an/dh)