JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui masih terdapat kendala pasokan batu bara kalori menengah untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik nasional. Kondisi tersebut berdampak pada Hari Operasi Pembangkit (HOP) milik PT PLN (Persero), meski secara umum pasokan energi listrik nasional masih dalam kondisi aman.
Bahlil menjelaskan, persoalan utama berasal dari semakin menurunnya kualitas kandungan kalori batu bara yang diproduksi di dalam negeri. Batu bara dengan kalori menengah sekitar 5.200 kcal/kg GAR kini semakin sulit diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
"Itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, yang 5.200. Kita tahu sekarang kalori batu bara kita semakin hari semakin rendah. Nah ini yang sedang kami cari solusinya," kata Bahlil di Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga: Polemik Pajak dan Jalan Rusak, Kekayaan Bupati Deli Serdang Kembali Menjadi Sorotan Kementerian ESDM mencatat cadangan batu bara nasional mencapai sekitar 31 miliar ton. Namun, hanya sekitar 5 persen yang memiliki kandungan kalori di atas 6.000 kcal/GAR. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri yang masih bergantung pada batu bara berkualitas tinggi.
Selain faktor kualitas, Bahlil juga menyoroti tingginya biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan tambang. Saat ini rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) untuk menghasilkan batu bara kalori menengah berada di kisaran 8 hingga 12 persen, sehingga meningkatkan biaya operasional perusahaan.
Di sisi lain, harga batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri masih mengacu pada skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton.
"Cost produksinya sudah tinggi. Jadi kita juga harus bijaksana agar pengusaha tidak dirugikan. Kalau harganya terlalu murah dan merugi, tentu mereka juga akan kesulitan menjalankan usaha," ujarnya.
Terkait usulan penyesuaian Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang dinilai belum berubah sejak 2019, Bahlil mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian menyeluruh untuk mencari keseimbangan antara kepentingan PLN dan pelaku usaha pertambangan.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tetap terpenuhi tanpa membebani sektor industri pertambangan.
"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," katanya.
Bahlil menambahkan, kebutuhan batu bara PLN sepanjang tahun 2026 diperkirakan mencapai 154 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah diamankan melalui kontrak pasokan dengan sejumlah perusahaan tambang.
"PLN sudah melakukan kontrak 134 juta ton. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta ton lagi yang belum. Secara keseluruhan tidak ada masalah," pungkasnya.*