JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Usulan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Selain kompor listrik, pemerintah juga menyiapkan program konversi motor listrik dengan anggaran mencapai Rp635,24 miliar.
Bahlil menjelaskan bahwa arah kebijakan energi ke depan tidak hanya bergantung pada LPG, tetapi juga mendorong penggunaan energi berbasis listrik dan alternatif lain seperti CNG. Menurut dia, program kompor listrik akan menjadi salah satu instrumen untuk menekan beban impor energi nasional.
Baca Juga: Bahlil Beri Sinyal Harga Pertamax Bisa Turun Lagi, Bergantung pada Minyak Dunia "Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi juga kompor listrik dan CNG," ujar Bahlil dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta Komisi XII DPR RI untuk membantu pendataan daerah yang dinilai paling siap dan membutuhkan implementasi kompor listrik. Data tersebut, kata dia, akan digunakan untuk sinkronisasi program di lapangan agar tidak berjalan parsial.
Di sisi lain, wacana transisi dari kompor gas ke kompor listrik sebelumnya pernah muncul pada masa pemerintahan sebelumnya, namun belum berjalan optimal karena berbagai pertimbangan teknis dan sosial. Pemerintah kini kembali mendorong skema serupa seiring dinamika harga energi global dan tingginya ketergantungan impor LPG.*
(an/dh)