JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi berpotensi kembali turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan dalam beberapa bulan ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah masih terus memantau perkembangan harga minyak global sebelum menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Bahlil menjelaskan, pemerintah mengusulkan asumsi ICP dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 berada pada kisaran 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Pertalite dan LPG 3 Kg Tak Naik, Pertamax Berpotensi Turun "Tahun 2026 asumsi ICP ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Untuk tahun 2027, rentangnya antara 70 hingga 95 dolar AS per barel sambil menunggu perkembangan situasi global hingga Agustus mendatang," kata Bahlil.
Menurut dia, harga BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia. Karena itu, apabila harga minyak global mengalami penurunan, maka harga jual BBM nonsubsidi di dalam negeri juga berpeluang ikut terkoreksi.
Bahlil menegaskan mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi telah diatur dalam regulasi yang berlaku dan mengikuti perkembangan pasar internasional. Kondisi tersebut membuat harga BBM dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai perubahan harga minyak dunia.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga sejumlah BBM nonsubsidi pada 10 Juni 2026, termasuk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah harga minyak mentah Indonesia pada Mei 2026 tercatat mencapai 106,56 dolar AS per barel atau melampaui asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.
Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Hal yang sama juga berlaku untuk LPG subsidi 3 kilogram yang masih mendapat dukungan subsidi dari negara.
Menurut Bahlil, kondisi fiskal pemerintah saat ini masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas harga energi bersubsidi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kenaikan harga dalam waktu dekat.
Pemerintah berharap perkembangan situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, dapat membaik sehingga harga minyak dunia kembali stabil dan memberikan dampak positif terhadap sektor energi nasional.*
(oz/dh)