JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan penghematan anggaran negara hingga Rp 300 triliun.
Penghematan itu disebut sebagai bagian dari upaya mengurangi pemborosan dan kebocoran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Qodari mengatakan, kebijakan efisiensi tersebut juga menjadi jawaban atas salah satu tuntutan aksi mahasiswa yang mengkritik penggunaan APBN dalam demonstrasi pada Jumat, 12 Juni 2026.
Baca Juga: BCA Buka KUR 2026: Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp1,9 Juta per Bulan "Mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN, pemerintah justru menghentikan berbagai pemborosan di sejumlah sektor," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Juni 2026.
Ia menjelaskan, sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah pos belanja negara yang dinilai tidak mendesak telah dipangkas.
Dari langkah tersebut, pemerintah mengklaim berhasil mencatat efisiensi anggaran sekitar Rp 300 triliun.
Selain efisiensi belanja, Qodari juga menyebut pemerintah tengah memperkuat upaya menutup potensi kebocoran penerimaan negara dan memperbaiki pengelolaan aset negara.
Salah satu langkah yang disebut adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola kekayaan negara.
"Presiden Prabowo berada di garis terdepan dalam melawan kebocoran anggaran," ujarnya.
Meski demikian, Qodari menegaskan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa tetap bagian dari proses demokrasi yang wajar.
Pemerintah, kata dia, tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik.
"Tentu kita ingin mendengarkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa," katanya.