JAKARTA – Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan kuat pada awal 2026.
Bank Dunia melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, tertinggi sejak kuartal II-2021.
Namun, di balik capaian tersebut, Bank Dunia mengingatkan adanya tekanan pada ruang fiskal Indonesia yang semakin menyempit akibat meningkatnya belanja pemerintah, beban subsidi energi, serta rendahnya penerimaan negara.
Baca Juga: Viral Isu Pembagian Dana MBG ke Presiden, Kepala BGN Buka Suara Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity, Bank Dunia menyebut Indonesia menghadapi tantangan ganda: menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek sekaligus mendorong reformasi untuk meningkatkan produktivitas.
"Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, dan kendala yang terus-menerus terhadap kualitas pekerjaan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, Sabtu (13/6/2026).
Pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
Bank Dunia mencatat kontribusi konsumsi pemerintah melonjak signifikan seiring percepatan penyaluran tunjangan hari raya aparatur sipil negara serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan bahkan naik dari 4 persen menjadi 22,5 persen, yang merupakan level tertinggi sejak 2010.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi, didorong momentum Ramadan dan Idul Fitri yang datang lebih awal.
Meski demikian, Bank Dunia menilai ketergantungan pada belanja pemerintah sebagai penyangga pertumbuhan berisiko karena ruang fiskal semakin terbatas.
Lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke 5 persen pada 2026, sebelum kembali naik menjadi 5,2 persen pada 2027–2028.
"Namun, mengandalkan konsumsi publik sebagai bantalan pertumbuhan jangka pendek mengandung risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi," tulis Bank Dunia.