JAKARTA– Pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kebutuhan program tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan mengenai pengurangan anggaran MBG akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan dan penghitungan terkait kebutuhan riil anggaran program tersebut.
"Kami mengikuti keputusan Bapak Presiden," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Baca Juga: LIRA Soroti Pengelolaan Dapur MBG di Aceh Singkil, Standar Sanitasi dan Limbah Jadi Perhatian Meski mengakui telah menerima informasi mengenai rencana penyesuaian anggaran MBG, Purbaya belum bersedia mengungkapkan besaran pengurangan yang sedang dibahas pemerintah.
Ia meminta masyarakat menunggu penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini ikut melakukan evaluasi terhadap program prioritas nasional tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah telah menyepakati langkah penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dari hasil evaluasi awal, pemerintah meyakini kebutuhan anggaran program tersebut berpotensi lebih rendah dibandingkan perhitungan sebelumnya.
Menurut Prasetyo, langkah yang dilakukan bukanlah pemangkasan anggaran secara langsung, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
"Melalui proses penataan ini, nanti akan diketahui secara lebih cermat berapa sebenarnya kebutuhan anggaran Program MBG secara keseluruhan," ujarnya.
Saat ini anggaran Program Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan pembenahan tata kelola dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
Selain mengevaluasi kebutuhan anggaran, pemerintah juga melakukan penataan ulang terhadap kelompok penerima manfaat. Fokus program akan lebih diarahkan kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi tambahan.
Dalam waktu yang sama, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita agar tujuan peningkatan kualitas gizi nasional dapat tercapai secara optimal.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang sebelumnya juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil efisiensi anggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG. Menurut Nanik, hasil evaluasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program.