JAKARTA – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bisa berdampak luas terhadap kondisi sosial dan politik nasional.
Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk ''Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis'' di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
JK menilai, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa krisis ekonomi kerap berkaitan erat dengan instabilitas politik. Menurutnya, ketika daya beli masyarakat melemah dan harga kebutuhan naik, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa ikut tertekan.
Baca Juga: BPIP Sebut 4 Mantan Wapres Hadir di Upacara Harlah Pancasila, JK Dipastikan Datang "Sejarah menunjukkan krisis ekonomi sering berujung pada krisis politik," ujar JK.
Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai salah satu indikator utama kesehatan ekonomi. Menurutnya, pelemahan rupiah sering kali dipicu oleh menurunnya kepercayaan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.
JK juga menekankan bahwa kondisi ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari ramainya pusat perbelanjaan di kota-kota besar, melainkan dari daya beli masyarakat di sektor riil serta pergerakan investasi.
"Jangan hanya lihat mal ramai, tapi lihat daya beli dan kepercayaan investor," katanya.
Selain itu, JK mengingatkan bahwa melemahnya pasar modal bisa menjadi sinyal turunnya kepercayaan investor. Jika hal ini terjadi, maka investor cenderung menarik dana sehingga berdampak pada berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan dan pertambangan.
Menurutnya, tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi sosial, seperti meningkatnya pengangguran dan potensi gangguan keamanan di masyarakat.
"Ekonomi dan sosial itu sangat berkaitan. Kalau ekonomi tertekan, dampaknya bisa ke sosial," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, JK juga mendorong perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam memberikan gagasan dan solusi atas tantangan ekonomi nasional.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang tidak produktif demi menjaga kesehatan fiskal negara.