JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program rehabilitasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Program tersebut akan berjalan hingga tahun 2027 dan menyasar sekitar 200 ribu pelaku UMKM.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan setiap pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat akan menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta per unit usaha.
"Masing-masing akan mendapatkan bantuan presiden sebesar Rp3 juta per unit usaha mikro," ujar Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Baca Juga: Sekda Aceh Apresiasi Peluncuran Buku "Polda Aceh Meutuah", Rekam Pengabdian dan Gagasan Kapolda untuk Aceh Menurutnya, tahap pertama program tersebut akan menggunakan anggaran sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026. Pemerintah kemudian melanjutkan program serupa pada 2027 dengan alokasi anggaran yang sama.
Maman menjelaskan bantuan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses pembiayaan dari perbankan. Sementara UMKM yang sudah memperoleh akses kredit atau pembiayaan akan ditangani melalui skema perbankan yang tersedia.
"Yang belum mendapatkan akses perbankan dapat memperoleh bantuan Rp3 juta per usaha mikro melalui bantuan presiden," katanya.
Program ini merupakan bagian dari Rencana Induk Penanggulangan dan Rehabilitasi Ekonomi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain sektor UMKM, program tersebut juga mencakup pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pemulihan sosial masyarakat terdampak.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Dana bantuan bisa digunakan untuk membeli peralatan produksi, modal usaha, maupun kebutuhan operasional lainnya.
"Agar mereka bisa punya napas, bisa membeli alat-alat produksi dan mengaktifkan kembali usaha kecil mereka di daerah," ungkap Maman.
Saat ini pemerintah masih melakukan proses administrasi serta koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan data penerima manfaat tepat sasaran. Realisasi bantuan ditargetkan dapat segera dilakukan dalam waktu dekat.
"Segera akan kita realisasikan. Harus segera jalan," tegasnya.*
(k/dh)