JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah program percepatan untuk memulihkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi masyarakat pascabencana.
Program tersebut difokuskan pada penguatan akses pembiayaan, perlindungan usaha, serta penciptaan kembali aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Baca Juga: Jelang Piala Dunia 2026, Kapolda Aceh Ingatkan Warga Jaga Kamtibmas dan Hindari Judi Pemerintah juga menargetkan UMKM dapat segera kembali produktif dalam periode pemulihan 2026–2028.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi pelaku usaha terdampak melalui berbagai skema relaksasi pembiayaan.
Di antaranya pemberian masa tenggang (grace period) bagi debitur baru, penyederhanaan syarat kredit, relaksasi agunan tambahan, keringanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga penyesuaian suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Ini untuk memastikan mekanisme penyaluran kemudahan KUR dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran," kata Maman saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan, beberapa waktu lalu.
Menurut Maman, berbagai kemudahan tersebut disiapkan agar pelaku UMKM tidak kehilangan akses permodalan dan dapat segera memulai kembali aktivitas usaha setelah terdampak bencana.
Sebagai langkah jangka panjang, kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Dokumen itu menjadi acuan utama pemerintah dalam pemulihan sektor ekonomi, khususnya UMKM, koperasi, dan ketenagakerjaan.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut Renduk disusun dari berbagai tingkat pemerintahan dan kementerian/lembaga untuk memastikan arah pemulihan berjalan terkoordinasi.
"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah Renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.