JAKARTA – Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurut Mahfud, kehadiran PT DSI berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola ekspor nasional sekaligus menutup celah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini dinilai merugikan negara.
Dukungan tersebut disampaikan Mahfud menyusul berbagai temuan terkait dugaan manipulasi data ekspor yang menyebabkan selisih antara nilai ekspor yang dilaporkan di dalam negeri dan data penerimaan barang di negara tujuan.
Baca Juga: Prabowo Impor Susu dan Daging Sapi dari Prancis, Macron Beri Apresiasi "Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden in charge di situ," kata Mahfud dalam keterangannya pada Minggu, 31 Mei 2026.
Menurut dia, salah satu indikasi kebocoran penerimaan negara terlihat dari perbedaan data ekspor Indonesia dengan catatan impor di negara tujuan.
Selisih tersebut dinilai menunjukkan adanya praktik yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam proses ekspor.
"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.
Pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan menangani ekspor komoditas sumber daya alam strategis secara terpusat.
Perusahaan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Pada tahap awal, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys.
Kebijakan ekspor satu pintu itu dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai praktik yang selama ini diduga menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Pemerintah memperkirakan kebocoran DHE yang terjadi selama lebih dari dua dekade mencapai 343 miliar dollar Amerika Serikat.