JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran negara, termasuk penyesuaian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Nanik mengatakan, BGN menghormati kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memangkas anggaran MBG dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun dalam APBN 2026.
Menurut dia, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas belanja negara agar lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Pemprov Sumut Tegaskan AI Tak Boleh Gantikan Peran ASN dalam Ambil Keputusan Publik "BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal," kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menegaskan koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan tetap berjalan baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sinergi tersebut, kata dia, menjadi kunci agar pelaksanaan program tetap terjaga meski terjadi penyesuaian anggaran.
"Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," ujarnya.
BGN mencatat, dalam APBN 2026, total pagu anggaran lembaga tersebut sebesar Rp 268 triliun.
Dana itu difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Hingga 24 Mei 2026, program MBG disebut telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai daerah.
Nanik menilai efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif.
Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.