JAKARTA – Politikus Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai Presiden Prabowo Subianto mewarisi paradoks ekonomi Indonesia yang selama bertahun-tahun membuat kekayaan sumber daya alam melimpah tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai dijawab melalui kebijakan tata kelola ekspor satu pintu yang akan dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Azis menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.
Baca Juga: Harga Pangan Jelang Iduladha 2026: Cabai dan Bawang Melonjak, Beras serta Minyak Goreng Mulai Melandai Di satu sisi, aktivitas pertambangan, perkebunan, dan ekspor komoditas terus berjalan, sementara di sisi lain banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi.
"Kita melihat gunung-gunung dibabat, kapal-kapal mengangkut mineral keluar negeri, jutaan hektare tanah menghasilkan kekayaan. Namun pada saat yang sama petani menjual gabah dengan cemas, nelayan menghadapi biaya operasional tinggi, dan anak-anak muda desa meninggalkan kampung karena lapangan kerja terbatas," ujar Azis dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, selama dua dekade terakhir Indonesia memang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Namun, model pembangunan yang bertumpu pada ekspor bahan mentah dinilai belum mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang merata.
Ia mencontohkan sejumlah daerah penghasil sumber daya alam yang masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang terbatas hingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum optimal.
"Tanah yang kaya justru melahirkan masyarakat yang miskin. Kawasan tambang strategis masih menyisakan desa dengan jalan rusak dan air keruh. Sawit tumbuh luas, tetapi buruhnya hidup pas-pasan," katanya.
Azis menilai langkah pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ekspor komoditas nasional.
Kehadiran perusahaan pelat merah tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik kebocoran penerimaan negara melalui manipulasi nilai ekspor.
Menurutnya, Presiden Prabowo tengah berupaya mengubah pola lama ekonomi nasional yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah dan minim nilai tambah.