JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Luhut memperkirakan, beban subsidi bahan bakar pemerintah bisa membengkak hingga Rp150–200 triliun apabila harga minyak mentah global bertahan di level tinggi. Perhitungan tersebut merujuk pada selisih antara asumsi APBN sebesar US$70 per barel dengan harga pasar yang berpotensi mencapai US$90 per barel.
"Dengan harga minyak saat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika rata-rata sekitar US$90, anggaran negara kita US$70, kita punya selisih US$20. Jadi kita mungkin berbicara tentang defisit hampir Rp200 atau Rp150 triliun hanya karena harga minyak ini," kata Luhut dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Baca Juga: Luhut Dorong Sistem Ekspor Berbasis AI, Klaim Tak Ada Lagi Celah Kecurangan Ia menyebut dampak kenaikan harga minyak terhadap perekonomian nasional diperkirakan mulai terasa pada Juli mendatang, meski belum merinci bentuk dampaknya secara detail. Karena itu, pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga stabilitas fiskal dan energi.
Luhut juga menyoroti ketidakpastian situasi di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia. Menurutnya, dinamika di kawasan tersebut dapat langsung memengaruhi harga minyak global, meski Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada impor dari Timur Tengah.
"Kami menjaga komunikasi dengan teman-teman di Timur Tengah dan wilayah lainnya. Apa yang akan terjadi di Selat Hormuz? Berapa lama akan seperti ini? Hari ini mereka bilang 50-50 dan besok berbeda. Ini sangat tidak pasti," ujarnya.
Ia menambahkan, sekitar 20 persen perdagangan energi dunia masih berasal dari kawasan Timur Tengah, sehingga gejolak di wilayah tersebut tetap berpengaruh pada pasar global dan negara importir seperti Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengungkap adanya komunikasi dari mitra di Timur Tengah yang mempertanyakan sikap Indonesia terkait konflik di kawasan tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai bagian dari dinamika diplomasi energi global.*
(d/dh)